Bandung, 21 September 2012
Kepada,
Direktur Utama,
PT. Pos Indonesia, Bandung 40000
Perihal : struktur organisasi (organization structure)
Assalam mualaikum wr. wb.
Tulisan ini
mengenai struktur organisasi (organization structure) dan adalah tulisan
kesembilan/terakhir dari sembilan tulisan mengenai bisnis suratpos dan paketpos
atau bisnis kurir (1.business- network (jaringan)- [2.link (penghubung)-3.node (titik)]- 4.collecting-
5.processing- 6.transporting- 7.delivering- 8.track & trace- 9.organization
structure ).
Tulisan ini saya sampaikan untuk bersama sama kita menemu
kenali letak inefisiensi penetapan struktur organisasi dan tupoksi sebagai
lanjutan dari 3 tulisan sebelumnya (88.backbone-89.memperbaharui niat
dan meluruskan langkah- 90.efisiensi, cara menemukannya) penjelasan
mengenai bisnis dan sistem operasi secara komprehensif dalam rangka
menghasilkan dana untuk anggaran pendidikan, kesehatan dan transportasi bagi
karyawan, yang tidak cukup untuk dibiayai oleh karyawan dari penghasilannya.
Struktur oranisasi, apa itu?
Yang dimaksud dengan struktur organisasi disini adalah
wadah yang terstruktur tempat berkumpulnya sekelompok orang yang mempunyai
tujuan/sasaran yang sama
Model struktur organisasi yang dipilih disesuaikan
dengan proses bisnis yang dilakukan apakah perusahaan ini masuk kelompok
perusahaan yang menghasilkan barang (goods) atau jasa (services)
Struktur organisasi, menggambarkan
apa?
Struktur
organisasi menggambarkan proses bisnis secara komprehensif, secara khusus akan
saya bahas adalah proses bisnis (ke-4) yaitu melaksanakan jasa layanan
(delivered services)
Proses bisnis melaksanakan
jasa layanan adalah seluruh kegiatan/aktifitas yang ada dalam sistem operasi
yang terdiri atas sistem jaringan dan sistem proses
Sebagai panduan bagi sdm/manusia dalam melaksanakan
kegiatan/aktifitas sistem operasi maka dipersiapkan suatu dokumen kerja yang
disebut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk sdm yang menangani manajemen dan
job desk untuk pelaksana
Struktur organisasi,
cara menyusunnya?
Untuk
menyusun struktur organisasi yang cost
effective dan cost efficien maka
diperlukan beberapa hal dan kebijakan sebagai berikut:
- Proses bisnis (Busines proses) yang komprehensif
- Kebijakan bisnis
- Kebijakan operasi cq. kebijakan model jaringan, cq. kebijakan model proses
- Kebijakan SDM (model organisasi)
- Kebijakan teknologi
- Kebijakan sarana (barang cetakan, barang pemakaian, barang inventaris)
Apa yang harus
dilakukan? (tingkat pusat, tingkat area dan tingkat
operasional)
Struktur organisasi yang baru baru ini ditetapkan dan
diterapkan menurut saya tidak ada masalah karena merupakan hasil kajian dan
saran perubahan organisasi dari konsultan untuk mengatasi masalah yang ada dan
antisipasi pengembangan bisnis kedepan.
Yang menjadi masalah menurut saya adalah uraian lebih
lanjut (breakdown) struktur kedalam
kelompok aktifitas berbasis proses bisnis yang perlu di pertajam dan penyusunan
tupoksi yang kurang tepat yang berakibat struktur organisasi yang ada ditingkat
pyusat, tingkat area dan tingkat operasional yang berdasar professional judgement saya dari sisi jumlah terlalu gemuk dan
penyebab sumber pemborosan.
Apabila hal ini tidak segera disikapi maka sumber
pemborosannya luar biasa karena menyangkut biaya sdm yang cukup besar. Dulu ada
penelitian yang dilakukan oleh konsultan New Zealand Post di MPC Jakarta
sekitar tahun 1997 hasilnya cukup mengejutkan bahwa jumlah pegawai khususnya di
bagian operasi cq. proses seharusnya hanya tinggal 1/3 bagian dari total yang
ada saat itu. Persoalannya adalah dalam hal kebijakan, pengaturan aktifitas dan
standarisasi beban kerja
Dengan uraian diatas maka masing masing fungsi sesuai
dengan wewenangnya menganalisis kebijakan diatas apakah tupoksi dan
standarisasi beban kerja yang ada saat ini, apakah sudah tepat, kurang tepat, atau
tidak tepat.
Jika hasilnya sudah tepat tidak perlu dilakukan
perubahan, kalau kurang tepat perlu di sempurnakan, kalau tidak tepat perlu
dihapuskan dan ditata ulang, kalau tidak ada perlu ditambahkan.
Dampak dari
analisis oleh fungsi akan ditemu kenali struktur organisasi yang mana yang
menyebabkan inefisiensi, yang dari professional
judgement saya awal permasalahan muncul dari 6 kebijakan yang tersebut
diatas, penyusunan tupoksi organisasi berikut outputnya, dan standarisasi beban
kerja yang perlu diperbaharui.
Perlu pembentukan tim untuk proyek mengaudit dan
menata ulang tupoksi organisasi dan standarisasi beban kerja secara umum dan
secara khusus organisasi operasi yang ada saat ini, jika indikasi awal hasil
analisis fungsi menunjukkan inefisiensi pada tupoksi dan standarisasi yang
kurang tepat, tidak tepat dan tidak ada, maka tindakan perbaikan harus
dilakukan.
Kondisi ke depan
Diharapkan hasil penataan ulang aktifitas/tupoksi dan standarisasi
beban kerja secara nasional oleh tim akan menghasilkan struktur organisasi yang
lebih cost effective dan cost efficien dan dokumentasi
kebijakannya dan prosedurnya tersusun dengan lengkap dalam sebuah buku aturan
yang disebut buku peraturan dinas PT Pos Indonesia khususnya peraturan
kepegawaian dan organisasi.
Demikian saran dan masukan semoga bermanfaat. Wassalam.
Hormat kami
Fakhri Umar
Tembusan:
Anggota Direksi, PT. Pos
Indonesia, Bandung 40000
Ketua Umum SPPI, PT. Pos
Indonesia, Bandung 40000
Ketua Umum SPPIR, PT. Pos
Indonesia, Bandung 40000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar