Pembukaan loket (outlet), wewenang siapa ? (institusi)

Bandung, 28 Agustus 2010

Kepada,

Wakil Direktur Utama,

PT. Pos Indonesia, Bandung 40000

Perihal : Pembukaan loket (outlet), wewenang siapa ? ( institusi )

Assalammualaikum wr. wb,

                Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak yang telah mau membaca saran dan masukan yang saya tulis ini semoga ada manfaatnya buat perusahaan yang bapak pimpin.

                Saran dan masukan kali ini coba menguraikan wewenang pembukaan loket (outlet) saat ini dan kedepan dengan mengacu kepada aturan dan struktur organisasi yang ada sekarang.

                Berdasarkan aturan dan struktur yang ada sekarang pembukaan loket (outlet) wewenangnya ada di Direktorat Mail, Logistic and Operation (Direktorat MLO).

                Berdasarkan struktur yang ada sekarang terdapat Direktorat MBD yang mempunyai fungsi pengembangan bisnis dan selling dengan beban target yang harus dicapai. Untuk itu direktorat ini harus punya media loket untuk operasionalisasinya tapi berdasarkan aturan tidak punya wewenang membuka loket.

                Berdasarkan struktur yang ada sekarang terdapat Direktorat Teknologi yang mempunyai fungsi selling dengan beban target yang harus dicapai. Untuk itu direktorat ini harus punya media loket untuk operasionalisasinya tapi berdasarkan aturan tidak punya wewenang membuka loket.

                Kalau 2 direktorat ini tidak punya wewenang maka bagaimana direktorat ini mencapai targetnya (target pendapatan)

                Pada saat ini Direktorat Marketing and Business Development (Direktorat MBD) sedang mengembangkan pasar retail melalui pola agenpos dimana untuk melayani pelanggan retail dibutuhkan pembukaan loket sebanyak banyaknya.

                Mengingat bahwa aturan pembukaan loket berada dibawah Direktorat MLO sedangkan pengembangan pasar retail target pendapatannya tanggung jawab Direktorat MBD maka akan timbul masalah yaitu direktur MBD harus meminta izin kepada direktur MLO utuk membuka loket (outlet) agar beban target tercapai.

                Selain itu apabila sebaliknya untuk menutup loket atau (outlet) harus juga meminta izin kepada direktur MLO.

                Salah satu alat untuk melayani pelanggan retail adalah sarana bis surat pembantu yang ada di pinggir jalan wewenang memasangnya, memindahkannya, mencabutkannya ada ditangan direktorat operasi padahal itu adalah sarana pengembangan pasar retail untuk suratpos tak terbukukan.

                Hal ini terlupakan ada saat terjadi reorganisasi struktur baru tanpa menata ulang aturan yang ada sehingga ada direktorat yang tidak punya wewenang mengeksekusinya.

                Karena strategi agenpos sudah menjadi kesatuan keputusan Direksi maka selanjutnya dibutuhkan persatuan pelaksanaan masing masing Direktorat dipimpin oleh Direktur masing masing untuk menyelesaikan bahan aturan tersebut diatas sebagai salah satu perangkat sistem yaitu perangkat aturan agenpos.

Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat bekerja, sukses selalu, terima kasih.

Waalaikumsalam wr. wb.,

                                                                                                                                                Hormat Saya,

                                                                                                                                                 Fakhri Umar

Tembusan :

Direktur Utama PT Pos Indonesia, PT Pos Indonesia, Bandung 40000

Direktur Marketing and Business Development, PT Pos Indonesia, Bandung 40000

Direktur Mail, Logistic  and Operation, PT Pos Indonesia, Bandung 40000

Direktur SDM dan Sarana, PT Pos Indonesia, Bandung 40000