Bandung, 14 Juni 2010
Kepada,
Wakil Direktur Utama,
PT. Pos Indonesia Bandung 40000
Perihal : “ Standarisasi, apakah ada di
PT Pos Indonesia ? ” (standarisasi)
Assalammualaikum wr. wb,
Pertama-tama
saya doakan semoga bapak bapak direksi berada dalam keadaan sehat wal afiat tak
kurang suatu apa pun mengingat beban kerja yang cukup berat mewujudkan PT Pos
Indonesia yang handal dan makmur baik untuk pelanggannya, pemegang saham, pemasok
maupun karyawan yang bekerja didalamnya.
Standarisasi,
apakah ada di PT Pos Indonesia untuk menjawabnya kita perlu
mengajukan beberapa contoh pertanyaan sebagai berikut :
- Untuk melayani satu transaksi di loket mulai diterima dari sipengirim sampai tersusun sehadap didalam nampan dibutuh berapa detik? Pertanyaan ini untuk menetapkan hpp biaya sdm pengumpulan (collecting).
- Untuk menyortir sebuah kiriman di puri/trier mulai diambil dari nampan sampai tersusun sehadap didalam rak sortir, diikat dan dimasukan kedalam nampan/kantong, dikat kantongnya, diberi lebal dan diplombir dibutuh berapa detik? Pertanyaan ini untuk menetapkan hpp biaya sdm pengolahan1 (processing1)
- Untuk membuka suatu loket baru (pengumpulan = collecting) dibutuh biaya berapa? Pertanyaan ini diperlukan untuk menetapkan besar investasi pembukaan loket baru dalam RKA tahunan.
- Untuk membuka suatu puri/trier baru (pengolahan = processing) dibutuh biaya berapa? Pertanyaan ini diperlukan untuk menetapkan besar investasi pembentukan puri/trier baru dalam RKA tahunan.
- Pertanyaan serupa juga bisa di tanyakan untuk mata rantai proses inti C-P-T-D-Ipos dan proses pendukung lainnya.
- Berapa persen perbandingannya antara sdm yang terlibat langsung pada operasi dengan sdm pendukung? Pertanyaan ini diperlukan untuk menetapkan jumlah pegawai dalam suatu kantorpos antara yang terlibat langsung dalam mata rantai proses inti dengan proses pendukung. Begitu juga di kantor pusat, kantor wilayah.
- Pertanyaan dapat ditanyakan oleh semua direktorat dikantor pusat, apakah sudah ada standarisasi yang harus ditetapkan oleh masing masing direktorat sesuai peran yang harus dijalankan di direktorat tersebut.
Apabila
jawabannya ya ada maka dokumennya pasti ada yang akan menjadi panduan untuk
menyusun program kerja tahunan, penyusunan harga pokok produksi, untuk
penetapan produktifitas sdm, alat untuk evaluasi dan sebagainya.
Kalau
tidak ada diadakan, kalau tidak sempurna atau kurang sesuai dengan kondisi dan
situasi yang ada sekarang, maka perlu dievaluasi dan disempurnakan.
Tidak
dapat dibayangkan perusahaan sebesar PT Pos Indonesia tidak mempunyai standarisasi
dalam menjalankan usahanya sehingga wajar kalau pendapatan laba 10% dari
pendapatan (revenue) tahun 2009 tidak tercapai ( dengan asumsi rata rata produk
layananpos marginnya ditetapkan 10%) karena biayanya tidak dapat dikendalikan
karena tidak adanya standarisasi dalam bisnis, sistem, sdm dan sarana.
Dari
mana harus dimulainya menata ulang masalah standarisasi? Apa saja yang harus
distandarisasi? dan sebagainya. Menurut saya harus dimulai dari sistem yaitu
aturan/SOP yang standar. Dari aturan yang standar dapat ditetapkan sdm yang
dibutuhkan, sarana yang standar. Standarisasi harus ada pada bisnis, sistem,
sdm dan sarana.
Tulisan
berikut “ Kepala Kantorpos (Postmaster), apakah ada di PT Pos Indonesia?”
Demikian yang dapat saya sampaikan,
semoga bermanfaat, selamat bekerja, sukses selalu dan terima kasih. Waalaikumsalam
wr. wb.
Hormat
Saya,
Fakhri Umar
Tembusan :
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bandung 40000
Direktur Marketing and Bisnis Development, PT Pos Indonesia,
Bandung 40000
Direktur Mail and Operation, PT Pos Indonesia, Bandung 40000
Direktur SDM dan Umum, PT Pos Indonesia, Bandung 40000
Direktur Teknologi, PT Pos Indonesia, Bandung 40000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar